Lampung Barat–Bajastvsumsel.com : Masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) khususnya yang bermukim di sekitar kawasan Hantatai, mendapatkan sosialisasi dari TNI dan Dinas Kehutanan untuk mengosongkan lahan dan permukiman mereka dalam waktu dua minggu.
Hal ini diungkapkan Jaimin Peratin Sukamarga Kecamatan Suoh, dalam sesi tanya jawab, pada acara pembinaan seluruh kepala desa atau peratin se-Lampung Barat oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, yang berlangsung di Gedung Pancasila Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Barat, Rabu (5/3/2025).
Jaimin yang mewakili masyarakat Suoh-BNS, menyampaikan kecemasan warga terkait sosialisasi tersebut. Menurutnya, masyarakat merasa tertekan karena diminta meninggalkan kawasan yang telah lama mereka tempati dan dijadikan sumber penghidupan.
“Masyarakat Suoh-BNS merasa cemas karena adanya sosialisasi dari TNI dan Dinas Kehutanan yang menyatakan bahwa mereka harus mengosongkan kawasan tersebut dalam waktu dua minggu. Padahal, banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut,” ungkap Jaimin saat menyampaikan keluh kesahnya ke Parosil Mabsus.
Dirinya menambahkan bahwa masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mencari nafkah di sekitar kawasan yang dinilai rawan adanya serangan hewan buas tersebut.
“Mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian jika harus meninggalkan tempat ini,” tambah Jaimin.
Menanggapi hal tersebut, Pacik Parosil, yang baru saja terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Bupati Lampung Barat meminta masyarakat Suoh dan BNS agar tidak panik dan tidak takut.
“Kita harus menyiapkan solusi sebelum melakukan tindakan apapun. Kita tidak bisa memindahkan atau mengusir masyarakat tanpa solusi yang berimbang,” tegas Parosil.
Parosil juga menegaskan komitmennya, untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Suoh.
“Masyarakat tidak perlu cemas atau takut. Kami akan berusaha mencari jalan terbaik agar kepentingan masyarakat dan pemerintah bisa seimbang,” ujarnya.
“Masyarakat yang ada di sini hanya mencari penghidupan, bukan untuk mencari kekayaan,” tegasnya.
Bupati dua periode itu berjanji akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk TNI dan Dinas Kehutanan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi,” ujar Parosil. (*)
